Apakah Kita Sedang Bergerak Menuju Negara Gagal?
 |
| Buku Why Nations Fail yang ditulis Acemoglu dan Robinson |
Hari ini, bursa saham gaduh. Angka-angka berjatuhan, berlari ke bawah seperti hujan deras di bulan kemarau. Investor menggigit bibir, menekan tombol sell tanpa banyak berpikir. IHSG terjun bebas, dan di luar sana, di jalan-jalan yang berdebu, mahasiswa dan masyarakat sipil meneriakkan protes.
Di layar-layar kaca, grafik merah bertumpuk. Di jalan-jalan ibu kota, gelombang massa merayap, menolak revisi Undang-Undang TNI. Di mana-mana, kata yang sama bergaung—distrust.
Kepercayaan, rupanya, seperti jembatan gantung. Jika satu tali putus, seluruh struktur bisa runtuh.
Di negeri ini, kepercayaan rakyat memang sesuatu yang mudah dilanggar. Mulai dari memilih menteri yang tak kompeten, memaksakan efisiensi sambil menggelar rapat di hotel-hotel mewah, hingga puncaknya: mengkhianati kepercayaan warga yang bertahun-tahun setia membeli Pertamax.
Dan kini, tentara ingin masuk ke ranah sipil—seolah berbagi kue kekuasaan lebih penting daripada memperbaiki negara.
Kepercayaan bukan sesuatu yang bisa diminta begitu saja. Ia tumbuh dari konsistensi, dari kepemimpinan yang jujur, dari kebijakan yang tak hanya berpihak pada segelintir elite. Tapi di negeri ini, kepercayaan kerap dipermainkan.
Bagaimana Negara Gagal?
Dalam Why Nations Fail, peraih Nobel Ekonomi 2024, Daron Acemoglu dan James A. Robinson, menulis bahwa kemakmuran sebuah bangsa bergantung pada institusi yang inklusif—institusi yang membuka ruang bagi partisipasi, menjamin hak-hak warga, dan memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama.
Sebaliknya, negara yang tenggelam dalam institusi ekstraktif—di mana segelintir orang menentukan segalanya—akan merosot ke dalam kegagalan.
Venezuela, misalnya. Negara yang pernah kaya minyak itu kini tenggelam dalam inflasi, antrean panjang untuk sekadar mendapatkan roti. Bukan semata karena harga minyak dunia jatuh, tetapi karena satu hal yang lebih mendasar: masyarakat kehilangan kepercayaan pada negara.
"Institusi yang korup dan eksklusif membuat negara sulit beradaptasi dengan perubahan," kata Acemoglu dalam salah satu wawancara. "Mereka mempertahankan kepentingan segelintir orang, dan pada akhirnya, seluruh bangsa yang harus membayar harganya."
Lantas, jika mengacu pada Why Nations Fail, apakah Indonesia sedang menuju kegagalan atau kesuksesan? Jawabannya: Indonesia berada di persimpangan.
Sejak reformasi, Indonesia telah membangun banyak institusi yang lebih inklusif dibanding masa otoritarianisme Orde Baru. Demokrasi mengizinkan partisipasi publik, pemilihan umum berjalan rutin, dan kebebasan pers, meskipun tidak sempurna, masih ada. Ini adalah indikator bahwa Indonesia memiliki elemen-elemen negara yang bisa berkembang menuju kesuksesan.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tanda-tanda kemunduran juga semakin tampak. Pelemahan demokrasi melalui revisi UU KPK, upaya perpanjangan masa jabatan presiden, politisasi aparat hukum, dan kini wacana revisi UU TNI yang mengancam supremasi sipil adalah sinyal bahwa institusi yang inklusif mulai terkikis.
Dalam Why Nations Fail, Acemoglu dan Robinson menjelaskan bahwa negara-negara yang stagnan atau mundur sering kali mengalami kemunduran institusional secara perlahan, di mana elite semakin menguasai sumber daya dan keputusan tanpa kontrol publik yang efektif.
Inilah yang terjadi di negara-negara seperti Turki, ataupun Venezuela sebelum jatuh ke dalam krisis berkepanjangan.
Indonesia belum menjadi negara gagal, tetapi gejala-gejala yang muncul—ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, pelemahan demokrasi, dan krisis kepercayaan—bisa menjadi awal dari keterpurukan jika tidak segera diperbaiki.
Kepercayaan yang Rapuh
Francis Fukuyama menulis bahwa kepercayaan adalah perekat sosial. Ia tidak muncul begitu saja, tidak bisa dibeli, tetapi bisa hancur dalam sekejap. Di sebuah negara yang sehat, pemerintah tak perlu setiap saat meyakinkan rakyatnya bahwa mereka bekerja untuk kepentingan bersama—rakyat percaya begitu saja.
Sebaliknya, di sebuah negara yang pincang, setiap kebijakan harus dijelaskan dengan ribuan kata, dan tetap saja orang ragu.
"Saat masyarakat tidak lagi percaya bahwa institusi bekerja untuk mereka, maka hukum pun kehilangan maknanya," ujar Fukuyama dalam sebuah diskusi di Stanford. "Yang terjadi bukan sekadar protes, tapi delegitimasi kekuasaan itu sendiri."
Di titik ini, kita melihat dua dunia: satu di mana kebijakan dibuat untuk membangun, satu lagi di mana kebijakan dibuat untuk mengendalikan. Yang satu melahirkan keterbukaan, yang satu lagi melahirkan ketakutan. Yang satu membawa pada kemajuan, yang satu membawa pada kebangkrutan.
Acemoglu dan Robinson memperingatkan bahwa ketika negara memilih jalan yang salah, sulit untuk kembali. Institusi yang eksklusif cenderung semakin menutup diri. Kekuasaan yang terpusat cenderung semakin rakus. Sampai akhirnya, negeri ini bukan lagi tanah yang subur, tetapi lahan gersang tempat ketidakpercayaan tumbuh seperti gulma.
"Sejarah menunjukkan, ketika masyarakat tidak lagi percaya bahwa perubahan bisa terjadi dari dalam sistem, mereka akan mencari jalan lain," komentar Fareed Zakaria dalam salah satu kolomnya. "Dan sering kali, jalan itu berakhir pada kehancuran."
Apa yang Bisa Diselamatkan?
Mungkin, belum terlambat. Sebuah negara tidak runtuh hanya karena satu atau dua kebijakan buruk. Ia runtuh karena pola yang berulang, karena distrust yang mengakar.
Jalan keluarnya? Bukan represi, bukan sidak ke Bursa Efek Indonesia, bukan pula retorika tentang stabilitas. Bukan pidato berapi-api sembari berkata "Saya rela mati untuk negeri ini." Jalan keluarnya adalah mengembalikan kepercayaan.
Buat masyarakat percaya bahwa negara bekerja untuk mereka, bukan untuk segelintir orang. Buat investor yakin bahwa negeri ini masih tempat yang aman untuk berusaha. Buat mahasiswa merasa bahwa kritik mereka tidak dianggap musuh.
Joseph Stiglitz, yang juga pernah meraih Nobel ekonomi, pernah berkata, "Trust is like a mirror, once it's broken you can fix it, but you can still see the cracks." Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali retak, bisa diperbaiki, tapi bekasnya tak akan hilang.
Indonesia tidak harus menjadi Venezuela berikutnya. Tetapi jika kepercayaan terus dirusak, jika demokrasi terus dikikis, jika kekuasaan semakin terpusat pada segelintir orang, maka jalan menuju kegagalan akan semakin sulit dihindari.
Seperti yang ditulis Acemoglu: bangsa-bangsa yang gagal adalah mereka yang mengabaikan peringatan-peringatan dini. Dan kegagalan, sering kali, datang lebih cepat dari yang kita kira.