Tim Komunikasi Prabowo Harus Berguru ke Era SBY
PAGI itu, ruang redaksi Tempo dikejutkan oleh sebuah paket misterius. Saat dibuka, isinya kepala babi. Publik gempar, tafsir berhamburan, ketegangan membuncah. Dalam situasi semacam ini, kejelasan komunikasi dari pemerintah menjadi krusial.
Namun, yang muncul justru respons yang tidak terkendali. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, menanggapinya dengan enteng, seolah ini hanyalah insiden sepele.
Blunder komunikasi seperti ini bukan yang pertama. Sebelumnya, ada polemik ormas yang meminta tunjangan hari raya (THR). Isu yang seharusnya ditangani dengan hati-hati justru dijawab dengan komentar asal, tanpa mempertimbangkan dampaknya.
Begitu pula saat kisruh IHSG, pemerintah malah seolah menantang mereka yang panik, dengan mengatakan semuanya baik-baik saja. Kata-kata yang diharapkan menenangkan justru semakin mengaburkan kepercayaan publik. Respon pemerintah selalu reaktif, terkesan menyepelekan suara kritis warganya.
Di tengah kegaduhan ini, tampak jelas bahwa pemerintahan Prabowo membutuhkan strategi komunikasi yang lebih matang. Dalam politik, ketidakkonsistenan bukan sekadar kelemahan, tetapi tanda bahwa pemerintah kehilangan kendali atas narasi.
Pelajaran dari Era SBY
Sejarah memberi kita contoh komunikasi politik yang lebih tertata. Di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), komunikasi pemerintah dikelola dengan disiplin. Juru bicara bukan sekadar penyampai pesan, tetapi wajah kepresidenan yang menjaga kredibilitas negara.
Di era ini, pemerintah punya dia jubir terbaik yakni Dino Patti Jalal dan Andi Mallarangeng yang punya kemampuan bicara di atas rata-rata, cepat merespon isu dengan kalimat santun, serta punya kecerdasan intelektual.
Dino Patti Djalal, misalnya, membawa ketenangan dalam diplomasi. Saat isu-isu internasional memanas—konflik perbatasan, hubungan bilateral, ancaman terorisme—ia berbicara dengan perhitungan. Kata-katanya jelas, berbasis data, dan menghindari kontroversi yang tidak perlu.
Di dalam negeri, Andi Mallarangeng, meskipun tak lepas dari kritik, tetap mampu menjaga keselarasan pesan pemerintah. Jika ada krisis, responsnya tidak reaktif, tetapi terukur. Kesalahan ditangani dengan transparan, bukan dengan penghindaran. Kritik tidak serta-merta disangkal, tetapi dikelola menjadi peluang untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki diri.
Itulah bedanya. Tim komunikasi SBY memahami bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dengan membantah atau meremehkan kritik, tetapi dengan keterbukaan dan kejelasan.
Membenahi Tim Komunikasi Prabowo
Pemerintahan Prabowo harus segera berbenah. Pemerintah perlu membuat beberapa perbaikan:
Pertama, struktur tim komunikasi perlu diperjelas. Saat ini, banyak pernyataan keluar tanpa koordinasi. Pejabat berbicara sendiri-sendiri, sering kali dengan narasi yang berbeda. Dalam politik, suara yang tidak sinkron hanya akan memperlihatkan kelemahan. Pemerintah memerlukan mekanisme komunikasi yang solid, di mana setiap pernyataan yang keluar sudah melalui satu garis komando yang jelas.
Kedua, pemerintah harus merekrut juru bicara yang kredibel dan diterima oleh semua kalangan. Seorang juru bicara kepresidenan tidak bisa diambil dari konsultan politik atau tim sukses yang terbiasa bekerja dalam kampanye dan pertarungan elektoral.
Fungsi juru bicara bukan untuk menyerang lawan atau membentuk opini melalui propaganda, melainkan untuk menjernihkan informasi, membangun kepercayaan, dan berbicara dengan empati kepada rakyat.
Jubir yang ideal harus memahami politik, memiliki rekam jejak baik, dan mampu menjaga keseimbangan antara transparansi dan strategi. Ia harus berpijak di hati rakyat, selalu sabar dalam memberikan pencerahan di tengah berbagai informasi, serta mendengarkan suara rakyat, meskipun berbeda dengan pemerintah.
Dalam kondisi ideal, kantor juru bicara harus menjadi Clearing House—rumah yang menjernihkan prasangka, bukan memperkeruh keadaan.
Ketiga, komunikasi krisis harus lebih profesional. Dalam kasus seperti polemik kepala babi atau isu IHSG, reaksi pemerintah seharusnya berbasis pada empati atas apa yang dialami publik bukan sekadar jawaban spontan yang memperparah suasana.
Tim komunikasi harus memiliki protokol yang jelas dalam menangani krisis, memastikan bahwa setiap pernyataan yang keluar telah diperhitungkan dampaknya secara luas.
Keempat, keterbukaan harus menjadi prinsip utama. Dalam McQuail’s Mass Communication Theory, Denis McQuail menekankan bahwa komunikasi politik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun legitimasi melalui transparansi.
Pemerintah tidak bisa terus-menerus bersikap defensif atau menutupi kekeliruan. Jika terjadi krisis, yang dibutuhkan rakyat bukan pembelaan, tetapi kejelasan tentang apa yang sedang terjadi dan bagaimana pemerintah akan mengatasinya.
Menata Ulang Cara Berbicara
Komunikasi bukan sekadar alat menyampaikan pesan. Ia adalah cara membangun kepercayaan dan menjaga stabilitas politik.
Karl Deutsch, seorang pakar komunikasi politik, mengatakan bahwa pemerintahan yang gagal berkomunikasi dengan rakyatnya akan kehilangan kendali atas opini publik dan stabilitas politik itu sendiri.
Baginya, komunikasi politik harus dikelola dengan efektif agar tidak hanya menjadi monolog kekuasaan, tetapi dialog yang membangun keterlibatan rakyat.
Dalam perspektif yang lebih filosofis, Hannah Arendt menulis dalam The Human Condition bahwa politik adalah seni berbicara dan bertindak. Kekuasaan tidak hanya bergantung pada kebijakan atau kekuatan militer, tetapi juga pada kemampuan meyakinkan dan membangun pemahaman bersama.
Sebuah pemerintahan yang gagal berkomunikasi dengan rakyatnya akan kehilangan legitimasi, karena warganya tidak lagi merasa menjadi bagian dari percakapan politik yang seharusnya mereka miliki.
Jika tim komunikasi Prabowo terus berjalan seperti sekarang—dengan pernyataan yang tidak terarah, tanpa koordinasi, dan minim empati—maka krisis demi krisis akan terus berulang. Pemerintah perlu menata ulang cara berbicaranya. Kata-kata bukan sekadar bunyi; ia adalah jembatan yang menghubungkan pemimpin dengan rakyatnya.